Selasa, 14 Maret 2017



 MMENANTI REVISI  DELIK ZINA  UNTUK MENGURANGI  ASUSILA
Drs. Suyadi Hs Hakim PA Blitar
PENDAHULUAN
            Apabila mengikuti informasi dari berbagai mas media jenis kejahatan moral (kesusilaan)  seperti Prostitusi (pelacuran), perselingkuhan, perbuatan mesum yang berkedok  kawin sirri online dan semacamnya. Hal-hal tersebut  menurut penulis dapat di kategorikan  “perzinaan’. Perbuatan  itu  yang  semakin hari semakin meningkat. Mengutip dari Republika Co.Id Bandung, bahwa sekitar 30 %  prostitusi (pelacuran) di Indonesia melibatkan anak, hal itu terjadi juga di Jawa Barat.  Menurut  jawapos.com 22/6/2014 Pekerja Seks Komersial (PSK)  di Indonesia, yang terdata 230.000 yang tersebar di berbagai lokalisasi, lucunya pembeli seksnya sejummlah 6,7 juta. Lalu prostistitusi yang terselubung seperti di panti pijat dan kafe remang-remang,  diduga lebih banyak lagi. Menurut  sumber dari  kompasiana.com, pada tahun 2010 bahwa 80 % remaja putri di Ponorogo pernah melakukan hubungan seks pra nikah. Pada tahun 2002, bahwa  97,05 % dari 1.660  responden,  maha siswi di Yogjakarta   mengaku telah kehilangan keperawananya. Memang data tersebut memang sudah agak lama, dan tentu masih dapat diperdebatkan, namun minimal  itulah informasi tentang   potret sebagian masyarakat Indonesia. Maka dari itu muncullah rumusan masalah bagaimana cara merevisi delik zina dan mengurangi volume perzinaan di Indonesia.
Mengenal  Zina dan  Hukumannya

            Pengertian zina menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah 1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.
Dalam pasal 284 (1) KUHP diancam pidana penjara paling lama 9 bulan; 1(a). Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW. Berlaku baginya. 1(b). Seorang wanita telah kawin yang melakukan zina. 2 (a). Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin;  2 (b). Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW.  berlaku baginya.

Rasanya  terlalu ringan ancaman pada pasal di atas, jika dibanding dengan pasal 290 (3) KUHAPidana, pada pokoknya ancaman pidananya paling lama  7 tahun, bagi  melakukan cabul  atau bersetubuh di luar perkawinan. Mengapa demikian? Apakah setidak-tidaknya ancamannnya dipersamakan antara pasal 284 dengan pasal 290, atau diperberatlah supaya prostitusi, perselingkuhan (perzinaan) tidak semakin semarak di Indonesia ini.
Dalam RUU Hukum Materiil Peradilan Agama (RUUHMPA), pada Pasal 143 disebutkan, bahwa bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya akan dikenai sanksi 6 bulan penjara dan denda 6 juta rupiah. Makanya banyak pihak mengkawatirkan masyarakat, jangan-jangan berprinsip mendingan berzina sekalian dari pada kawin sirri karena sanksinya relatif lebih ringan, yakni tiada dendanya dan ancamannya hanya maksimal 9 bulan dalam KUHP.
Beruntunglah RUUHMPA belum resmi menjadi Undang-Undang, meskipun pernah  masuk Prolegnas tahun 2010, sehingga masih ada waktu untuk harmonisasi dengan peraturan lainnya. Rasanya kurang tepat, bahwa ancaman pidana bagi kawin sirri yang ancaman pidanaanya lebih berat dari pada sanksi zina.

Sedangkan menurut sanksi pidana Islam bagi pezina bujangan, menurut surat An-Nur ayat 2:
Artinya: Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah masing-masing mereka seratus kali dera/pukul. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah, jika memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaa hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman.
Sanksi pidana pelaku zina bagi yang pernah bersuami isteri: Hadis nabi SAW yang berbunyi:
Artinya: Orang yang sudah berumur, baik lelaki maupun perempuan, jika dia berzina, maka rajamlah mereka sampai mati sebagai imbalan dari  kelezatannya yang telah dicicipinya. (Fiqh Sunnah J.9 h. 102)
Adapun sanksi pidana zina muhshan dalam hukum pidana Islam adalah di rajam sampai mati, tentunya ada persyaratan tertentu, sedangkan bagi zina ghairu muhshan sanksi pidanya adalah di dera atau  dipukul 100 kali, lalu di asingkan ke luar negri atau luar kota dalam  perjalanan orang boleh menqasar sholat (81 KM). selama satu tahun.
Mengapa sanksi hukuman pelaku zina dalam Hukum Pidana Islam begitu menyeramkan jika dibanding  hukum kita ? Karena dengan perzinaan dampaknya sangat sangat luar biasa, bisa menimbulkan kerusakan yang besar, menghancurkan peradaban, menularkan beberapa penyakit seperti HIV, syphilis, gonorho dan sebagainya, merupakan salah satu penyebab terjadinya pembunuhan, menimbulkan broken home, menimbulkan aib keluarga, mengganggu perkembangan psikis anak keturunannya, mempersamakan dirinya dengan binatang, tindakan semacam ini wajarnya perbuatan binatang , bukan manusia yang mulia dan lain-lain.
Andai ketentuan sanksi zina dalam hukum islam, diadopsikan terhadap KUHP. Hal ini kiranya akan membuat bergetar bagi para Anak Baru Gede (ABG) atau siapapun orangnya  yang akan berbuat perzinaan , sehingga moral bangsa Indonesia akan di huni oleh penduduk yang bermoral budi luhur.
            Apabila dibandingkan sanksi pidana antara KUHP dengan Hukum pidana Islam, Jauh lebih berat Hukum pidana Islam, sehingga dimungkinkan akan menjerakan kepada pelaku dan pelajaran bagi calon pezina yang lainnya.   Dengan demikian pasal seperti yang terurai pada KUHP tentang zina, sudah seharusnya direvisi meskipun tidak persis seperti aturan dalam pidana zina dalam islam , namun harus diperberat ancamannya misalnya berupa denda yang berat atau  penjara 7  tahun ke atas.
Menyinggung  legeslasi (pembuatan hukum oleh yang berwenang). Hal itu erat sekali dengan politik hukum (legal policy), yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: 1). Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; 2). Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut politik hukum meliputi proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah pembangunan  hukum .  ( baca: Politik Hukum di Indonesia oleh Mahfud MD. h. 9)
            Menjelang berakhirnya masa kepresidenan SBY pernah ada RUUKHP yang akan disahkan menjadi KHUHP baru, namun menurut hemat kami masih perlu penyempurnaan mengenai hukum materiilnya.  Untungnya belum disyahkan menjadi Undang-undang, sehingga masih ada lagi untuk menampung aspirasi dari 90 % pemeluk muslim, yang ingin ikut membangun hukum di Indonesia ini meskipun bukan hukum islam namanya.
Apabila melihat Buku II RUUKUHP Bagian Keempat tentang  Zina dan Perbuatan Cabul, pada Pasal 483 (1) “Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.”
Dalam rumusan pasal 483 RUUKUHP itu nampaknya sudah ada suatu kemajuan jika dibanding dengan pasal 284 (1) KUHP.  Dari yang semula ancaman pidananya 9 bulan berubah menjadi 5 tahun.  Apabila memang  para anggota DPR sudah setuju atas RUUKUHP yang telah lama diidam-idamkan itu , dan kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2015 ini, dengan demikian segera disyahkannya menjadi KUHP baru sebagai Undang-Undang produk Indonesia.
Paling tidak ada tiga cara untuk  merevisi terhadap delik zina, yaitu :
a.      Apabila ingin lebih cepat, sebagian masyarakat Indonesia harus mengajukan Yudisial Revieu kepada  Mahkamah Konstitusi (MK)  terkait Pasal Zina dalam KUHP.
b.     Dapat  juga  DPR Bersama Eksekutif merevisi  khusus terkait materi zina atau bahkan merevisinya terhadap KUHP secara total.
c.      RUUKUHP yang telah ada segera disahkah oleh pihak yang berwenang, karena materi zina sudah relatif lebih baik dari dari KUHP produk kolonial.
Kemudian cara mengurangi perbuatan mesum (asusila), antara lain sebagai berikut:
-        Ancaman hukuman zina harus diperberat dan Pemahaman dan pengamalan agamanya  perlu ditingkatkan.
-        Ancaman sanksi pelaku prostitusi, penyedia lokalisasi, Mucikari harus berat.
-        Menerapkan asas regulasi pernikahan tidak mempersulitnya atas nikah yang legal, cukup mengikuti ketentuan Undang-Undang Perkawinan .
-        Hendaknya para orang tua mempelai pria dan wanita atau siapapun  juga, jangan terlalu membikin suasana berat terkait pernikahan,misalnya menghendaki resepsi nikah yang mewah, lalu memakan biaya yang berjuta-juta bahkan hingga milyaran. Padahal biaya nikah di kantor KUA gratis dan Rp 600.000,00 jika mengundang penghulunya.(PP.No.48 Tahun 2014)
-        Bagi  remaja yang   belum mampu lahir batin untuk nikah hendaknya sering berpuasa, hindari melihat porno grafi ataupun porono aksi. Begitu juga bagi yang sudah dewasa yang jauh dari pasangannya.Kurangi melihat porno grafi dan porno aksi.
            Penulis sebagai  salah satu anak bangsa sangat mengaharapkan  perbaikan terhadap delik zina dalam KUHP,  mengingat jumlah perzinaan di Indonesia luar biasa banyaknya. Apabila dimungkinkan dirubah dari delik aduan menjadi delik umum dan dari ancaman pidana 9 bulan ditambah lebih berat misalnya menjadi  7 tahun ke atas. Semoga pembahasan yang sangat  sederhana ini ada manfaatnya, Amin.


                        














DAFTAR BACAAN

Ahmad Hanafi, MA., Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, Bulan Bintang,
Tahun 2005.
Ahmad Hanafi, MA., Pengantar dan Syari'at Hukum Islam, Jakarta, Bulan
Bintang, tahun  2004.
Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, Sarah Shahih Al-Imam Abi
Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukahari jus 12, Sirkah Iqamatuddin, Dirjenbapera, Depag RI Jakarta,th. 1991.
Amir Syarifuddin , Prof., Dr., Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta, Prenada
Media, th. 2003.
Anwar Harjono,    Dr., SH., Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Jakarta,
Bulan Bintang, th.2004.
Artidjo Alkostar, SH., M.Sholeh Amin, SH., Pembangunan Hukum dalam
Perspektif Politik Hukum Nasional, Jakarta, CV. Rajawali, tahun 1985.
David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, Jakarta, CV. Rajawali, th.1977.
Mohammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, Alih Bahasa M.
Imrani, Surabaya: PT. Bina Ilmu, th. 1979.
Kansil, C,S,T.,Drs.,SH., Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum
Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, th. 1989.
Moh.Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta, PT Pustaka
LP3ES Indonesia, th. 1998.
Moh. Daud Ali, H. Dr., SH. Hukum Islam dan Masalahnya Di Indonesia, IAIN
Jakarta, th.1993.
Masjfuk Zuhdi, Drs., Masail Fiqhiyah Kapita Selekta hukum Islam,
Jakarta, CV.Haji Masagung, th. 1989.
Moeljatno, Prof. SH., KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Jakarta, Bumi Aksara, th. 1992.
Muhammad Amin Suma, Prof. Hukum Keluarga Islam di Dunia
Muin Umar, Drs., Asymuni A. Rahman, H., Drs., Tolchah Mansoer,
Dr.,H.,SH., Kamal Muchtar, H., Drs., Zuhri Hamid, Drs., Dahwan, H.,Drs., Ushul Fiqih, Jakarta, Depag RI, th. 1985.
Rifyal Ka'bah, Dr., MA., Penegakan Syari'at Islam di Indonesia, Penerbit
Khairul Bayan, Jakarta, th. 2004.
Roihan A. Rasyd, H. Drs, SH. Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta, CV.
Rajawali, th. 1991.
Suara Uldilag, Vol.II No. 53 September 2004, Mahkamah Agung RI
Lingkungan Peradilan Agama,  Jakarta, th. 2004
R. Soehadi, SH., Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Surabaya,
Apollo Surabaya, tanpa tahun.
Romli Atmasasmita, Prof.,Dr.,SH.,LL.M., Kapita Selekta Hukum
Pidana International, Bandung, CV. Utomo,th. 2004.
Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, juz III, Dar al-fikr, Beirut, th.  1980
http://www kompasiana.com,
http://Republika Co.Id Bandung





























           



Rabu, 12 September 2012

hukumria: KUHPERDATA

esensi Buku : Jelang Puncak Acara Peringatan 130 Tahun Peradilan Agama Dr. H. Chatib Rasyid,Sh., Mh. Persembahkan Karya Kepada Badilag.Net | Oleh : Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., MSI | (12/9) PDF Cetak E-mail
Rabu, 12 September 2012 09:30
Resensi Buku:

Jelang Puncak Acara Peringatan 130 Tahun Peradilan Agama Dr. H. Chatib Rasyid,SH., MH. Persembahkan Karya Kepada Pembaca Setia Badilag.Net


Judul
:
Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
Pengarang
:
Dr. H. Chatib Rasyid, SH,. MH dkk.
Sambutan
:
Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH.
Penerbit
:
Total Media, Jl. Nyai Ahmad Dahlan (Gerjen) No. 62 Yogyakarta 55262. Faks/telp 0274-375314
CP. Sobirin Maliyan 081328020464.
Tahun Terbit
:
2012
Cetakan I
:
September, 2012
Tebal Halaman
:
xii+158; 23x16 cm

Muqadimah
Allah berfirman: “… maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang  yang mengotorinya...” (QS. 91:7-9)
Kepada mereka yang telah (terlanjur) berbuat fujur atau kefasikan, Allah membuka jalan taubat. Karena Allah Maha menerima taubat. Walaupun Allah membuka pintu taubat bukan berarti Allah melegalkan perbuatan fujur dan kemaksiatan, tetap lebih mulia bagi siapa saja yang memilih jalan ketaqwaan.
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang salah satu amarnya berbumyi “… Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Walaupun MK telah memberi ruang kepada anak yang lahir di luar perkawinan berupa hubungan perdata dengan ayah biologisnya, bukan berarti MK melegalkan perzinaaan dan merusak lembaga perkawinan yang luhur, tidak ada kalimat melegalkan dalam putusan itu.
Dalam perkara ini, MK tidak mengadili kasus perkawinan Macicha Mochtar dengan Drs. Moerdiono (alm) melainkan  mengadili pasal yang dimohonkan judicial review oleh Pemohon karena menurut Pemohon Pasal Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dianggap bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 28D UUD 1945. MK hanya mengadili apa yang menjadi kewenangannya yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Isi Buku
Dalam rangka menjawab Putusan MK  tersebut Dr. H. Chatib Rasyid, SH,. MH. – yang pada 12 Juli 2012 telah berhasil mempertahankan disertasinya dalam ujian tertutup program Doktor di salah satu Perguruan Tinggi Ternama di Bandung- telah memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam bentuk buku berjudul “Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina (kajian yuridis terhadap putusan MK)”. Buku ini merupakan hasil kolaborasi 2 artikel Penulis yang telah diupload di situs badilag.net dengan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya.
Pada bagian awal Penulis menyajikan kasus posisi antara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Drs. Moerdiono. Hingga keluarlah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang intinya menyatakan, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ".
Pada pembahasan berikutnya penulis mengupas tuntas status asal-usul anak dan permasalahannya dalam perspektif fiqh dan Undang-Undang. Pembahasan ini menarik karena masyarakat akan mendapatkan pencerahan tentang status anak. Penulis memetakan status anak menjadi 3 kelompok yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).
Pada bagian akhir Penulis menegaskan kembali tentang kewenangan pengadilan agama terkait dengan putusan MK. Kewenangan tersebut meliputi pengesahan anak, penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
Penulis -yang pada Selasa, 4 September 2012 menjadi Promovendus  pada Sidang Terbuka Promosi Doktor pada salah satu Perguruan Tinggi Ternama di Bandung- berkesimpulan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terutama pada kalimat “anak yang dilahirkan di luar perkawinan “ tidak dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perzinahan.
Daya Tarik Buku Ini
Daya tarik buku ini terletak pada cara Penulis mengkritisi putusan MK. Penulis tidak menyatakan putusan MK sesuai atau tidak sesuai dengan syari’ah. Tampak jelas Penulis tidak mau masuk pada ranah perdebatan melainkan ingin mengakhiri perdebatan. Dengan demikian Penulis tidak menghakimi Putusan MK yang bersifat final (Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2003).
Kelebihan lain adalah buku ini mampu menjawab kesalahfahaman masyarakat dalam memahami Putusan MK. Logika berfikir Penulis jernih dan netral serta disajikan dengan bahasa yang mudah difahami oleh semua kalangan.
Namun buku ini ada sedikit kekurangan yaitu Penulis tidak mengupas tuntas status perkawinan Drs. Murdiono yang sudah beristri saat melangsungkan perkawinan “tidak tercatat” dengan Machica Muchtar. Bagaimana status perkawinan “poligami sirinya?”.
Yang Istimewa Dari Buku Ini
Buku ini tergolong istimewa karena Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ditelisik dari berbagai sudut pandang oleh para pakar di bidangnya, masing-masing berkontribusi lewat sebuah artikel hasil seminar yang membedah Putusan MK, yang diselenggarakan di sebuah kampus ternama di Yogyakarta. Para ahli dimaksud adalah:
1. Dr. Muhammad Alim, SH., M.Hum. (Hakim Mahkamah Konstitusi)
Dengan tetap berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi, Muhammad Alim mengatakan bahwa tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Maka tidak tepat dan tidak adil pula manakala hukum membebasakan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan maniadakan hak-hak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya.
Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.
Muhammad Alim berkesimpulan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. intinya anak harus mendapatkan perlindungan hukum.
2. Drs. H. A. Zuhdi Muhdhor, SH., M.Hum. (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)
A. Zuhhdi Muhdhor berbeda pendapat dengan Muhammad Alim. Menurutnya bahwa hukum Islam -baik yang terangkum dalam dalam kitab-kitab fiqh maupun Kompilasi Hukum Isalam- dan UU Perkawinan Indonesia tidak mengenal adanya hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya. Artinya bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.
Mutiara yang dapat diambil dari pendapat Humas PA Yogyakarta ini, bahwa kalimat hubungan perdata harus dimaknai bahwa ayah biologis tersebut wajib memberi kebutuhan hidup bagi si anak dan bila ayah biologis meninggal dunia, hak anak dari harta ayah biologis tersebut melalui wasiyah wajibah. (bandingkan dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012).
3. Yunianti Chuzaifah, MA. (Katua Komnas Perempuan)
Beliau termasuk yang mengamini Putusan MK. Dalam tulisannya Lulusan Leiden University menegasakan pentingnya perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya. Termasuk hak anak yang dilahirkan meskipun keabsahannya masih menjadi sengketa. Namun demikian Ketua Komnas Perempuan tidak setuju dengan adanya nikah sirri akan tetapi jika terlanjur terjadi maka anak yang lahir di luar perkawinan tersebut  harus diakui.
4. Dr. Das Salirawati, M.Si (Ahli Biokimia dan Rekayasa Genetika)
Ditemukannya DNA sebagai cabang ilmu pengetahuan baru (Bioteknologi dan Rekayasa Genetika) memberikan secercah harapan baru bagi siapa saja yang ingin menyingkap rahasia kehidupan manusia secara ilmiah. Seperti kasus kecelakaan pesawat Sukhoi yang terjatuh di Gunung Salak 9 Mei 2012 atau untuk mengetahui asal-usul anak. Pembuktian yang akurat ini dikenal dengan tes DNA. Di kepolisian tes DNA digunakan untuk tes forensik karena merupakan bukti yang paling akurat untuk mengidentifikasi seseorang dibanding sidik jari.
DNA (deoxyribonucleic acid) dalam bahasa Indonesia sering disebut yaitu Asam deoksiribonukleat merupakan materi genetik yang terdapat dalam tubuh setiap orang yang diwarisi dari orang tua. DNA terdapat pada inti sel di dalam struktur kromosom dan pada mitokondria.
Membaca buku ini setia badilag.net akan mengetahui bagaimana Tes DNA dilakukan? Organ tubuh yang mana yang dapat dijadikan sampel? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui hasil tes DNA? Apakah perlu surat pengantar dokter? Bagaimana jika terduga ayah kandung sudah meninggal? Dan yang lebih penting adalah berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan tes DNA? Jawabannya ada dalam buku ini.
Penutup dan Saran
Buku ini dilengkapi dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
Jadilah orang pertama yang membaca buku ini karena cukup mencerahkan. Buku ini layak dibaca oleh setia badilag.net juga layak dibaca oleh pengacara, dosen, mahasiswa, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, LSM, PSW, PEKKA, MUI dan masyarakat pemerhati hukum dan sosial lainnya.
*Resensator: Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., MSI/ Hakim Pengadilan Agama Painan.**

Kamis, 16 Agustus 2012

humor

Menyengsarakan Anggota DPR

SUATU hari di negara antah berantah, muncul suatu kebijakan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya di negara lain.

Kebijakan itu yakni, setiap orang yang berstatus wakil dinaikkan pangkatnya. Wakil presiden jadi presiden, wakil direktur menjadi direktur, wakil komandan menjadi komandan  wakil gubernur menjadi gubernur, wakil RT menjadi ketua RT dan seterusnya. Yang penting dalam program ini tidak ada penggusuran posisi. Perkara ada posisi ganda, itu bisa diatur dalam pembagian tugasnya.

Masalah pembengkakan anggaran, semua ditanggung oleh negara. Sesudah mantap dengan rencana itu, diajukanlah program ini ke DPR untuk mendapatkan persetujuan mereka. Ternyata mereka menolak. Betul-betul menolak keras. Bahkan, ditolak mentah-mentah dengan sangat keras.

Alasannya, program ini menyengsarakan anggota DPR. Bayangkan, mereka akan berubah status dari wakil rakyat menjadi rakyat.
(//rhs)

Kamis, 29 Maret 2012

khutbah


Tiga Amalan Baik

Tiga Amalan Baik


اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِاْلاِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَ هُدَاهُ. أَمَّا بَعْدُ؛ فَيَا عِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: يَاأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

Kaum Muslimin Yang Terhormat
Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar, ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik kadang turun.
Ada suka ada duka. Ada senyum ada tangis. Kadangkala dipuji tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup.
Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. Tiga amalan baik tersebut adalah Istiqomah, Istikharah dan Istighfar yang kita singkat TIGA IS.

1. Istiqomah. yaitu kokoh dalam aqidah dan konsisten dalam beribadah.

Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam berpesan kepada seseorang seperti dalam Al-Hadits berikut:

عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قُلْ لِيْ فِي اْلإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُهُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. (رواه مسلم).
“Dari Abi Sufyan bin Abdullah Radhiallaahu anhu berkata: Aku telah berkata, “Wahai asulullah katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, ‘Katakanlah aku telah beriman kepada Allah kemudian beristiqamahlah’.” (HR. Muslim).

Orang yang istiqamah selalu kokoh dalam aqidah dan tidak goyang keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup, kantong kering atau tebal, tetap memperhatikan haram halal, dicaci dipuji, sujud pantang berhenti, sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan.

Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhannahu wa Ta'ala dalam Al-Qur-an surat Fushshilat ayat 30:
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatahkan): “Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.” (Qs. Fushshilat: 30)

2. Istikharah, selalu mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan.

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar, selalu berfikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah.
Nabi Shalallaahu alaihi wasalam pernah bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة).
Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Orang bijak berkata “Think today and speak tomorrow” (berfikirlah hari ini dan bicaralah esok hari).
Kalau ucapan itu tidak baik apalagi sampai menyakitkan orang lain maka tahanlah, jangan diucapkan, sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit. Tapi ucapan itu benar dan baik maka katakanlah jangan ditahan sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan serta menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam untuk memberikan rambu-rambu kehidupan, beliau bersabda:


أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدًا عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. (رواه البيهقي عن جابر).
Jibril telah datang kepadaku dan berkata: Hai Muhammad hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati, cintailah apa yang engkau sukai tapi engkau suatu saat pasti berpisah juga dan lakukanlah apa yang engkau inginkan sesungguhnya semua itu ada balasannya. (HR.Baihaqi dari Jabir).

Sabda Nabi Shalallaahu alaihi wasalam ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan, banyak orang berbicara tanpa logika dan data yang benar dan bertindak sekehendakya tanpa mengindahkan etika agama . Para pakar barang kali untuk saat-saat ini, lebih bijaksana untuk banyak mendengar daripada berbicara yang kadang-kadang justru membingungkan masyarakat.

Kita memasyarakatkan istikharah dalam segala langkah kita, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari.
Nabi Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلاَ عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ.
Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. (HR. Thabrani dari Anas)

3. Istighfar, yaitu selalu instropeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Rabbul Izati.

Setiap orang pernah melakukan kesalahan baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena ia harus diobati.

Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita instropeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridloan Allah.

Dalam persoalan ekonomi, jika rizki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi tersebut, karena kita kurang bisa melakukan terobosan-teroboan yang produktif, maka kreatifitas dan etos kerja umat yang harus kita tumbuhkan.

Akan tetapi adakalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu yang menumpuk yang belum bertaubat darinya secara massal. Jika itu penyebabnya, maka obat satu-satunya adalah beristighfar dan bertobat.

Allah berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Hud Alaihissalam, kepada kaumnya:
“Dan (Hud) berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadaNya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa” (QS. Hud:52).

Para Jamaah yang dimuliakan Allah
Sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak bisa tidak kita harus memiliki dan melakukan TIGA IS di atas yaitu Istiqomah, Istikharah dan Istighfar.
Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan keimanan dan rahmatNya yang melimpah. Amin


أَقُولُ قَوْ لِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

Khutbah Kedua

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِاْلاِتِّحَادِ وَاْلاِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ الْمَتِيْنِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، إِيَّاهُ نَعْبُدُ وَإِيَّاُه نَسْتَعِيْنُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَلْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَاأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَقَرَابَتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِيْنَ. اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ جَمِيْعَ وُلاَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَانْصُرِ اْلإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَأَهْلِكِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَأَعْلِ كَلِمَتَكَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ، إِنَّكَ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ. اَللَّهُمَّ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَّا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ.